TANTANGAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN MASA DEPAN : KETERSEDIAAN LAHAN, BIBIT UNGGUL & PEREMAJAAN (REPLANTING)

   BENGKULU. Pembangunan Sektor Pertanian merupakan bagian intergral dari embangunan Nasional mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional. Peranan Strategis tersebut khususnya adalah dalam peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor dan devisa negara, penyediaakesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat.

Peranan Sektor Pertanian  terhadap Perekonomian Daerah  saat ini masih menjadi penyumbang PDRB terbesar bagi Provinsi Bengkulu yaitu sekitar 40 persen. Kontribusi masing-masing sub sektor terhadap sektor pertanian menunjukkan bahwa sub sektor perkebunan  memberikan  sumbangan  sebesar 10,71 %, urutan kedua setelah tanaman pangan, kemudian diikuti perikanan, peternakan dan, kehutanan.  Saat ini  60 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian, diikuti sektor perdagangan, pengolahan, jasa dan lain-lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari aspek sosial ekonomi, perkembangan agroindustri dan agribisnis sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduk.

Pembangunan Perkebunan memiliki cakupan yang sangat luas mulai dari kegiatan hulu sampai hilir.  Potensi Perkebunan di Provinsi Bengkulu sangat besar dan bisa menjadi tulang punggung perekonomian masa depan untuk meraih tingkat kesejahteraan dan kemakmuran, dalam upaya mencapai keberhasilan tersebut diperlukan keberpihakan, koordinasi yang baik lintas sektor, peningkatan sumberdaya manusia berkelanjutan dan iklim investasi yang kondusif. Tantangan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Bengkulu ke depan antara lain adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian;  membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani dan memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan.  Sedangkan untuk membangun kebun rakyat yang produktif sangat diperlukan dukungan dana yang besar, teknologi dan managemen yang cukup.  Disamping itu dari pengalaman berkebun dengan masyarakat harus memperhatikan kultur budaya setempat sehingga usaha untuk membangun kebun tidak terhambat oleh faktor non teknis (sosial budaya). 

         Untuk jelasnya Pertumbuhan luas areal  Perkebunan di Provinsi Bengkulu selama tahun 2005-2010 meningkat  cukup  tinggi  dengan  rata-rata laju pertumbuhan per tahun mencapai 4,08 %. Sampai dengan tahun 2010 luas areal perkebunan diperkirakan telah mencapai 407.532 Ha yang meliputi perkebunan rakyat diluar Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Besar Negara. Komoditi yang banyak diusahakan oleh masyarakat/petani Bengkulu antara lain : Kelapa Sawit, Karet, Kopi, Kakao, Kelapa dan Lada disamping komoditi lainnya seperti Cengkeh, Aren, Kayu manis, Pinang, Kapuk, Kemiri, Vanili, dan Pala. Selain perkembangan luas areal yang mengalami kenaikan, Perkembangan Produksi dan Jumlah Petani  juga mengalami kenaikan.  Komoditi yang produksinya meningkat  di Provinsi Bengkulu selama tahun 2005-2010 adalah kelapa sawit, karet, kakao, dan pala. Namun demikian masih terdapat komoditi  yang produksinya menurun antara lain Kopi Robusta, Kelapa dalam dan Lada.

           Khususnya perkembangan pembangunan kebun kelapa sawit di Propinsi Bengkulu sampai dengan posisi tahun 2011 (semester I) telah mencapai 275.437  ha, terdiri dari tanaman menghasilkan 187.939 ha, tanaman belum menghasilkan 85.999 ha dan tanaman tidak menghasilkan/tanaman rusak 1.499  ha. Pelaku usaha perkebunan terdiri dari Perkebunan Besar 85.167 Ha dan perkebunan rakyat 600.486 ha.  Perkembangan tanaman kelapa sawit (angka sementara) sampai saat ini di Provinsi Bengkulu mencapai 275.437 ha, terdiri dari ; Perusahaan Perkebunan 69.404 Ha dan  Perkebunan Rakyat 206.033 Ha. Dalam perkembangannya perkebunan rakyat para petani lebih banyak menggunakan bibit asalan (tidak rekomendate), hal ini diakibatkan  oleh lemahnya kemampuan petani untuk membeli bibit berkualitas atau bibit unggul yang direkomendasikan memang harganya relatif mahal serta tidak tersedia diwilayah domisili petani, selain itu juga terbatasnya pasokan bibit berkualitas karena kurangnya kemampuan para usaha pembenih kecil (UPK)/usaha pembenih besar (UPB).  Akibat penggunaan bibit yang demikian itu menyebabkan  produktifitas TBS yang dihasilkan menjadi rendah, harga rendah dan sulit untuk dijual kepada pihak pabrik Pengolah Kelapa Sawit (PKS) tandan buah segar (TBS)  yang secara umum dimiliki Perusahaan Besar Swasta (PBS).

         Bila kita cermati perkembangan luas kebun kelapa sawit rakyat tersebut pada 10 tahun terakhir ini telah mencapai pertumbuhan yang sangat menggembirakan, hal ini disebabkan karena terpicunya animo masyarakat yang termotivasi akan keberhasilan kebun rakyat yang telah  lebih dulu berkembang, peluang peningkatan penghasilan dan taraf hidup yang cukup menjanjikan dan  lahan-lahan yang belum tergarap juga masih tersedia.   Memperhatikan potensi lahan yang masih tersedia di Propinsi Bengkulu dapat dikemukakan diantaranya adalah lahan HGU eks. perkebunan terlantar dan lahan-lahan terlantar lainnya diluar eks HGU.  Kebun–kebun terlantar yang secara fisik tidak dikelola lagi oleh perusahaan akan menimbulkan kerawanan sosial disamping itu tujuan pemberian Hak Guna Usaha tidak dapat berfungsi  dengan baik sebagaimana keinginan awal perusahaan ketika izin diberikan.  Guna menghindari problem ketidakjelasan ini, perlu formula baru untuk mengefektifkan lahan HGU terlantar menjadi aset yang produktif dan dapat memberi manfaat ekonomi baik bagi perusahaan, masyarakat sekitar maupun pemerintah.  Sebagai salah satu contoh HGU yang diberikan kepada kebun PT. Bimas Raya Sawitindo dapat dipilih sebagai salah satu model pembangunan kebun kelapa sawit yang dapat mengakomodasi tiga pihak sekaligus yakni, perusahaan pemilik, perusahaan mitra dan masyarakat sekitar.  Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pengambil kebijakan untuk mengefektifkan lahan–lahan terlantar dan menyiapkan model pembangunan maupun peremajaan (replanting) kebun kelapa sawit yang telah tua (non produktif) dengan pola Koperasi– Perusahaan dan petani plasma maupun dengan menumbuhkan semangat pola swadaya murni petani.

Seiring dengan  perubahan paradigma  Pembangunan Pertanian dari Orientasi Produksi ke orientasi pasar maka pola Pembangunan khususnya sub sektor perkebunan mengalami perubahan.  Dengan memperhatikan ciri-ciri umum sub sektor perkebunan pola-pola pengembangan dan tuntutan pembangunan, maka pembangunan agribisnis perkebunan kedepan perlu dilakukan penyesuaian pendekatan dengan berbagai orientasi yakni, a. peningkatan produksi kepada pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, b. Berorientasi pendekatan peningkatan produktivitas tanaman kepada kepada peningkatan produktivitas usahatani melalui pemanfaatan asset agribisnis secara optimal,  c. Berorientasi pendekatan hanya penggunaan paket tehnologi konvensional/baku yang mengandalkan penggunaan agro input dari luar sistem pertanian kepada pendekatan penggunaan tehnologi yang tersedia dan diterima oleh budaya setempat, diantaranya dengan menggunakan agro input dari internal sistem pertanian secara berkelanjutan, d. Berorientasi pada pengembangan komoditas utama/tradisional pada wilayah konvensional, kepada pendekatan berbagai komoditas lainnya yang secara tehnis sesuai dan tersedia peluang pasarnya, ternmasuk komoditi lokal spesifik serta pengembangan pada wilayah bukaan baru,  e. Berorientasi dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan yang bertumpu pada peran pemerintah, kepada pendekatan pelayanan, fasilitasi pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada peran serta UKM, Koperasi dan dunia usaha.

     Melalui penyesuian pendekatan dan orientasi dimaksud pembangunan perkebunan dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan konsisten sehinggga akan lebih berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.    Pembangunan Perkebunan Bengkulu ditempuh dengan mengupayakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat,  dengan memberdayakan pelaku dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), melalui prasarana dan penguasaan tehnologi serta sistim Agribisnis.  Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan sub sektor perkebunan melalui beberapa program prioritas baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain : a. Pembangunan perkebunan rakyat dengan menitik beratkan pada Pengembangan Komoditas Unggulan, yang telah sesuai dengan keadaan lahan dan tingkat adaptasi tehnologi ditingkat masyarakat, potensi pasar serta pendekatan skala luas hamparan, untuk memperoleh volume produksi tertentu dalam mengantisipasi permintaan pasar.  b. Kemudian Terbangunnya kemitraan usaha yang produktif, saling menunjang dan saling menguntungkan antara masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Besar Swasta, BUMD serta produsen bahan baku.  c. Prioritas untuk mendorong agar perkembangan Usaha-usaha Perkebunan berkelanjutan dengan pola kerakyatan, Perkebunan Besar Negara ataupun Swasta dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukan lahan, dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, serta mendapatkan keuntungan yang memadai.  d. Terbangunannya Industri Hilir produk perkebunan dengan menetapkan dan menyediakan Kawasan Industri yang dipusatkan pada suatu wilayah yang didukung dengan pelabuhan. e. Pengembangan Perkebunan yang lalu terpusat dan tergantung dengan bantuan Pemerintah, pada saat ini tidak tepat lagi untuk masa datang. Fungsi Pemerintah akan lebih terfokus memfasilitasi dan mendorong para pelaku usaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya.

           Sehubungan dengan hal tersebut maka saat ini program dan kegiatan pembangunan perkebunan pola kerakyatan dengan focus dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah untuk mempertahankan “onfarm“ dan mengembangkan serta meningkatkan kegiatan “Hulu dan Hilir” melalui pembangunan sarana dan prasarana serta membangun Unit-Unit Pengolahan dengan pendekatan industrialisasi pedesaan, serta berusaha memperhatikan kegiatan Pemasaran Hasil, yang dapat menjamin perekonomian masyarakat.

Terdapat berbagai permasalahan prinsipil dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat selama ini yang dirasakan antara lain adalah sebagai berikut :

Petani.  Pada umumnya tingkat perkembangan pendidikan dan pengetahuan petani tidak selaras dengan pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga penyerapan paket tehnologi anjuran tidak dapat diterima, diserap dan dilaksanakan secara maksimal pada lahan usaha taninya. Akibatnya produktifitas masih tetap  rendah dan kegiatan usahataninya belum mencapai efesiensi yang diharapkan. Dampak berikutnya pengembangan usaha tani belum mampu dilaksanakan secara swadaya sehingga bantuan atau fasilitas dari pemerintah masih sangat dibutuhkan dan pembinaan terhadap para petani masih harus tetap dilanjutkan.

Kelembagaan Petani.  Kelembagaan petani secara umum belum efektif dan kuat dikarenakan proses pembentukan kelembagaan bukan atas kesadaran, inisiatif dan kebutuhan petani.  Kurangnya pengetahuan dan pengalaman para pengurus kelembagaan tani tentang menagemen usaha memperparah kondisi kepengurusan kelembagaan bahkan seringkali menyebabkan ketidakpercayaan petani anggota terhadap kelembagaan tani yang mereka bentuk. Disamping itu kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat menjalankan aktivitas secara optimal karena skala usaha yang tidak ekonomis.  Kelembagaan komoditi khususnya asosiasi komoditi belum dapat menunjukan peran untuk meningkatkan pengembangan komoditi, hal ini dikarenakan kelembagaan tersebut masih berorientasi pada kegiatan perdagangan untuk kepentingan kelompoknya saja. 

Petugas Pendampingan. Kebijaksanaan pemerintah terhadap penerimaan pegawai negeri sipil lebih banyak penempatan mereka di lingkungan staf provinsi atau kabupaten sedangkan untuk petugas pendampingan lapangan sangat minim (PNS baru diangkat) dan hanya berbekal pengalaman seadanya selebihnya dilengkapi dengan  tenaga kontrak tahunan yang juga memiliki pengalaman sangat minim.  Sebaliknya petugas-petugas lapangan/penyululuh senior yang notabene telah memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis maupun non teknis cukup baik, banyak diantaranya telah direkrut untuk mengisi jabatan-jabatan struktural baik di Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota tidak dapat diganti. Dampak dari keadaan tersebut dirasa peran dan jumlah petugas lapangan semakin berkurang baik jumlah maupun kualitasnya, akibatnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok tani baik di sentra-sentra produksi pengembangan maupun di areal swadaya yang terpencar secara sporadis semakin berkurang dan lemah.

Sarana dan Prasarana.  Dalam perkembangannya pembangunan pertanian umumnya juga pembangunan perkebunan masih difocuskan pada penambahann luas atau on-farm sehingga kegiatan hulu dan hilir terabaikan.  Kedepan penekanan dengan pendekatan Pengolahan dan Mutu Hasil dengan melakukan proses pengolahan yang berdekatan dengan sumber bahan baku (sentra-sentra produksi) dengan mendirikan industri hilir perkebunan, memanfaatkan hasil penelitian untuk memproduk olahan sesuai dengan kebutuhan pasar baik skala kecil, menengah maupun besarsangat perlu menjadi perhatian utama dalam trangka meningkatkan permintaan pasar terhadap produk perkebunan yang bermutu.  

Permodalan.  Modal usaha yang dimiliki oleh petani sangat minim sementara akses untuk mendapatkan modal melalui institusi perbankan dan lembaga perkreditan lainnya masih relatif sulit (seperti persyaratan untuk mendapatkan pinjaman modal cukup menyulitkan si peminjam), sehingga pengembangan usaha tani menjadi sangat lambat. Selain itu skim kredit yang dapat digunakan untuk kegiatan investasi jangka panjang seperti tanaman tahunan ini sudah sangat terbatas atau tidak ada sama sekali.   Modal yang tersedia saat ini adalah modal dengan kredit komersial yang hanya dapat memberikan keuntungan kepada kegiatan yang cepat menghasilkan.

Disamping  berbagai permasalahan diatas terdapat juga Tantangan  dan Peluang  dalam pengembangan kebun kelapa sawit rakyat sebagai berikut :

Tantangan :  Tantangan yang dihadapi dan perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pembangunan perkebunan provinsi Bengkulu adalah  Mengembangkan komoditas dengan meningkatkan kemampuan pelayanan data dan informasi mengenai prospek, teknis budidaya. Usahatani   perkebunan   dengan   melakukan perbaikan teknis budidaya, pemanfaatan peluang pasar, berbagai fasilitas dan kemudahan untuk pengemabangan usaha. Produktifitas dengan pengembangan berbagai paket teknologi alternative.  Pengolahan dan mutu hasil dengan peningkatan pengemabangan produk dan mutu hasil. Kelembagaan dengan penumbuhan dan pemantapan kelembagaan petani.  Harga komoditi perkebunan yang fluktuatif.  Belum sepenuhnya dukungan lembaga keuangan terhadap usaha perkebunan. Masih beragamnya pemahaman dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

Peluang :  Peluang yang perlu dipertimbangkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan Provinsi Bengkulu :  Ketersediaan lahan menjadi salah satu peluang dalam pengembangan perkebunan, apabila dikelelola dengan baik keunggulan komperatif dapat mendukung keunggulan kompetitif,  saat ini masih tersedia lahan potensial untuk pengembangan perkebunan   271.215    Ha,  kondisi agroekosistem yang meliputi kondisi geografis, penyinaran matahari, intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun dan keanekaragamanan jenis tanah menjadi factor yang sangat mendukung dan potensial untuk pengembangan perkebunan. Tanaman perkebunan selain bernilai ekonomis juga mempunyai potensi ekologi yaitu sebagai pemfiksasi CO2, Produksi O2 dan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi lahan dan air. Komoditi perkebunan juga berpotensi menurunkan emisi CO2, bila kondisi perkebunan dikembangkan untuk merehabilitasi lahan semak belukar/alang-alang.

Sasaran Pembangunan Perkebunan yang perlu diupayakan.

Bagaimana upaya agar tersedianya sarana dan prasarana diareal kebun (sentra-sentra produksi) serta menjamin kemungkinan perkembangan areal baru, terwujudnya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,  membangun manusia dan masyarakat perkebunan yang sejahtera melalui usaha bidang perkebunan dan sekaligus sebagai penyediaaan lapangan kerja,  mewujudkan dan menjamin keberadaan usaha dibidang perkebunan, dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) secara arif dan bijaksana melalui pemantapan penataan ruang, study kelayakan terhadap lahan sekaligus dapat mendukung keandalan ekonomi daerah, ketahanan sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan serta mendorong pengembangan wilayah.  Dapat membangun perkebunan yang berbudaya industri dengan landasan efisiensi, produktivitas, transparansi yang berkelanjutan.  Meningkatkan penerimaan dan devisa dari sub sektor perkebunan.  Dengan demikian pembangunan sub sektor perkebunan dapat memberdayakan masyarakat dengan pola kerakyatan dan menciptakan sistim usaha agribisnis berbasis perkebunan, berdaya saing tinggi, serta mengembangkan budaya industri, sebagai landasan dan teknologi (Naz: opini).